Oleh: Maharani
Ketua Muay Thai Lombok Timur
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum KONI NTB periode mendatang patut menjadi ruang diskusi publik. Bukan karena seorang gubernur tidak boleh mencintai olahraga, melainkan karena jabatan gubernur membawa tanggung jawab yang jauh lebih besar dan kompleks.
Pada Jumat, 14 Agustus 2026, Lalu Muhamad Iqbal resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum KONI NTB. Ia akan berhadapan dengan Ketua KONI NTB saat ini, Mori Hanafi, yang kembali mencalonkan diri. Iqbal menyatakan motivasinya adalah untuk mendukung kemajuan olahraga NTB dan menyukseskan PON 2028. Ia juga meminta masyarakat tidak menaikkan tensi dalam kontestasi tersebut.
Secara normatif, alasan itu tentu terdengar baik. Siapa pun tentu ingin olahraga NTB maju, atlet berprestasi, dan PON 2028 yang rencananya akan digelar di NTB harus sukses.
Tetapi pertanyaannya bukan sekadar “apakah Gubernur boleh menjadi Ketua KONI?” Pertanyaan yang lebih penting adalah: “Apakah menjadi Ketua KONI merupakan prioritas terbaik bagi seorang Gubernur NTB saat ini?”. Jangan Sampai Gubernur Kehilangan Fokus
Seorang gubernur memiliki begitu banyak pekerjaan rumah yang tidak mungkin diselesaikan dengan sambilan. Kemiskinan, ketahanan pangan, pariwisata, lapangan pekerjaan, investasi, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, hingga reformasi birokrasi adalah pekerjaan besar yang membutuhkan konsentrasi penuh.
Semua itu bukan sekadar janji kampanye. Ia merupakan bagian dari agenda pembangunan daerah yang semestinya diterjemahkan secara konsisten dalam RPJMD.
Pertanyaan publik sederhana: apakah seluruh pekerjaan rumah tersebut sudah selesai sehingga gubernur memiliki cukup waktu dan energi untuk mengambil alih kepemimpinan organisasi olahraga?. Penulis berani menegaskan bahwa Jawabannya tentu belum.
Kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar. Ketahanan pangan membutuhkan kebijakan yang lebih kuat. Pariwisata masih menghadapi persoalan daya saing, pemerataan manfaat ekonomi dan keberlanjutan. Di internal birokrasi pun pekerjaan rumah belum selesai.
Bahkan soal meritokrasi yang berulang kali disampaikan sebagai komitmen pemerintahan Iqbal masih terus diuji oleh publik. Mutasi dan rotasi pejabat yang telah beberapa kali dilakukan seharusnya menjadi instrumen memperbaiki birokrasi berbasis kompetensi, bukan sekadar memindahkan orang dari satu kursi ke kursi lainnya.
Ketika publik masih mempertanyakan apakah meritokrasi benar-benar berjalan secara konsisten, muncul pertanyaan lain: mengapa gubernur justru ingin mengambil posisi strategis lain di luar pemerintahan?
Ada paradoks yang menarik yaitu Gubernur berbicara tentang pentingnya meritokrasi. Pemerintahan membutuhkan orang-orang terbaik untuk mengisi posisi yang tepat. Namun, ketika berbicara tentang KONI, mengapa pilihan akhirnya justru gubernur sendiri?
NTB memiliki banyak sumber daya manusia yang memiliki pengalaman, kapasitas dan jejaring di dunia olahraga. Mereka ada di cabang olahraga, organisasi kepemudaan, dunia usaha, akademisi, mantan atlet, birokrat maupun tokoh masyarakat.
Bukankah semangat meritokrasi justru berarti memberi kesempatan kepada orang yang paling kompeten untuk memimpin organisasi sesuai bidangnya?. Gubernur tidak harus menjadi Ketua KONI untuk menunjukkan keberpihakan kepada olahraga.
Gubernur cukup memastikan anggaran, kebijakan, fasilitas, pembinaan atlet dan tata kelola olahraga mendapatkan perhatian serius. Selebihnya, organisasi olahraga semestinya dipimpin oleh orang yang memang memiliki kapasitas, waktu dan pengalaman mengelola olahraga.
Pertanyaan lain yang tidak kalah penting muncul dari penyelenggaraan Porprov NTB 2026. Porprov memang akhirnya berjalan hingga selesai. Pemerintah Provinsi NTB menyebutnya sebagai batu loncatan menuju PON 2028. Namun selama penyelenggaraan, sejumlah cabang olahraga memang sempat diwarnai protes dan kericuhan.
Pemberitaan media mencatat persoalan di sejumlah cabor, antara lain sepak bola, voli, tinju, BMX, pencak silat dan drum band. Ketua KONI NTB Mori Hanafi kemudian menyatakan bahwa sebagian persoalan tersebut telah diselesaikan dan menilai narasi mengenai kericuhan Porprov telah dibesar-besarkan.
Gubernur sendiri sebelumnya menyatakan akan mengevaluasi KONI sebagai respons terhadap berbagai insiden tersebut. Sampai di sini, evaluasi tentu merupakan hal yang wajar. Tetapi ketika setelah Porprov muncul kontestasi perebutan kursi Ketua KONI, publik tentu berhak bertanya: apakah seluruh kegaduhan selama Porprov murni persoalan teknis pertandingan, atau ada dinamika politik organisasi di belakangnya?
Pertanyaan ini bukan tuduhan. Justru karena ada tudingan dan narasi mengenai upaya mendongkel kepemimpinan KONI yang sudah muncul di ruang publik, maka semuanya harus dijawab dengan transparansi. Jangan sampai persoalan olahraga justru ditarik menjadi arena pertarungan kepentingan.
Jika memang ada dugaan “settingan” atau rekayasa untuk menciptakan kesan bahwa KONI gagal mengelola Porprov, maka tuduhan tersebut harus dibuktikan dengan data dan investigasi, bukan sekadar menjadi rumor politik.
Sebaliknya, apabila memang terdapat kelemahan dalam penyelenggaraan, maka jangan pula ditutup-tutupi dengan alasan bahwa hanya sebagian kecil pertandingan yang bermasalah. Publik membutuhkan fakta, bukan perang narasi.
PON 2028 Justru Membutuhkan KONI yang Independen
Di beberapa kali wawancara dengan media, alasan utama Iqbal maju adalah PON 2028. Namun justru karena PON 2028 sangat besar, NTB membutuhkan organisasi olahraga yang profesional, kuat dan mampu bekerja secara independen.
Pemerintah provinsi harus menjadi pengarah kebijakan dan pemberi dukungan. KONI menjadi organisasi yang mengelola pembinaan olahraga. Cabor menjalankan pembinaan atlet. Dan seluruhnya bekerja dalam sistem yang transparan.
Jika gubernur sekaligus menjadi Ketua KONI, potensi tumpang tindih kewenangan tidak boleh dianggap sepele.
Memang benar, sebagaimana dikatakan sejumlah pihak, keputusan dapat dilakukan melalui koordinasi dan secara profesional. Tetapi tata kelola pemerintahan modern bukan hanya soal apakah seseorang mampu memisahkan peran, melainkan juga bagaimana memastikan tidak muncul konflik kepentingan atau persepsi konflik kepentingan.
Publik berhak mendapatkan kepastian bahwa anggaran pemerintah, fasilitas daerah, kebijakan olahraga dan keputusan organisasi KONI tidak akan bercampur dalam satu kepentingan.
NTB Tidak Kekurangan Pemimpin Olahraga
Pada akhirnya, persoalannya bukan tentang Iqbal versus Mori. Bukan pula tentang siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan.
Persoalannya adalah apakah NTB membutuhkan seorang gubernur yang merangkap sebagai Ketua KONI atau justru seorang gubernur yang fokus menyelesaikan mandat utamanya. NTB tidak kekurangan orang hebat.
Masih banyak tokoh olahraga NTB yang bisa diberi kesempatan. Banyak orang yang mungkin tidak memiliki jabatan politik, tetapi memiliki pengalaman panjang membina atlet, memahami cabang olahraga, mengerti organisasi dan memiliki waktu untuk mengurus KONI.
Kalau memang pemerintah ingin membangun budaya meritokrasi, maka kesempatan itu seharusnya dibuka. Gubernur tidak harus mengambil semua posisi strategis untuk membuktikan dirinya peduli terhadap NTB.
Justru kualitas seorang pemimpin diuji dari kemampuannya memilih orang yang tepat, memberikan kepercayaan, membagi kewenangan dan memastikan semua bekerja menuju tujuan yang sama.
Gubernur Iqbal masih memiliki banyak janji pembangunan yang harus dibuktikan. Kemiskinan harus ditekan. Ketahanan pangan harus diperkuat. Pariwisata harus memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Investasi harus menciptakan lapangan kerja. Birokrasi harus benar-benar meritokratis. Pelayanan publik harus semakin baik. Itu semua membutuhkan gubernur yang fokus.
Karena itu, keputusan menjadi calon Ketua KONI semestinya tidak hanya dilihat sebagai ambisi personal atau kecintaan terhadap olahraga. Publik perlu melihatnya dari perspektif yang lebih besar: apakah pilihan tersebut memperkuat atau justru membagi fokus kepemimpinan NTB?
Kalau masih banyak pekerjaan rumah di meja gubernur, mengapa harus menambah satu meja lagi?
Biarkan olahraga dipimpin oleh orang yang memang layak dan kompeten. Gubernur cukup memastikan negara hadir, anggaran tersedia, fasilitas diperbaiki, atlet dibina dan ekosistem olahraga dibangun.
Sebab pada akhirnya, NTB tidak membutuhkan gubernur yang memegang terlalu banyak jabatan. NTB membutuhkan gubernur yang menuntaskan pekerjaan utamanya.
Dan jika meritokrasi memang menjadi prinsip pemerintahan Iqbal, mungkin inilah saat yang tepat untuk membuktikannya: percayakan KONI kepada putra-putri terbaik NTB yang memang memiliki kapasitas untuk mengurus olahraga.
Bukan karena gubernur tidak mampu. Tetapi karena seorang pemimpin yang besar tahu bahwa tidak semua hal harus dipimpin oleh dirinya sendiri.
