Lombok Timur – Program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur tersandung masalah di lapangan. Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum dilaporkan “mogok” beroperasi, membiarkan para siswa di sekolah mitra gigit jari karena tidak mendapatkan jatah makan siang seperti yang dijanjikan.
Ketimpangan ini terlihat mencolok ketika sebagian besar dapur lain lancar menyalurkan makanan, sementara beberapa SPPG justru tutup total pada hari yang sama. Kondisi ini tak hanya memicu protes dari pihak sekolah dan orang tua siswa, tetapi juga menciptakan efek domino hingga ke hulu. Para pemasok bahan pangan lokal (vendor) mulai resah dan mempertanyakan kejelasan pembayaran, menduga adanya kemacetan pencairan dana operasional.
Berdasarkan penelusuran massmedia.id, masalah ini bukan semata-mata karena kas negara kosong. Seorang pengelola SPPG yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sebenarnya sudah “cerewet” mengingatkan percepatan pencairan dana.
“BGN rutin ‘meneror’ di grup WhatsApp, mempertanyakan SPPG mana yang belum mengajukan pencairan. Peringatan ini disampaikan berkali-kali ke pengelola, Korwil, hingga ketua kelompok di kecamatan,” ungkap sumber tersebut.
Ia menuding, kemacetan ini justru kerap disebabkan oleh kelalaian internal pengelola dapur sendiri. Banyak SPPG yang lamban mengunggah laporan administrasi ke sistem, padahal itu adalah syarat mutlak pencairan dana. “Instruksi sudah berjenjang, tapi kadang-kadang memang kurang direspons serius oleh pengelola di bawah. Padahal hampir tiap hari diingatkan,” tambahnya.
Sumber lain dari lingkungan pengelola SPPG membongkar mekanisme pencairan yang diterapkan. Dana dicairkan dalam dua tahap: 30 persen di awal, dan 70 persen sisanya setelah syarat terpenuhi.
“Jika dana 70 persen belum cair, bisa jadi ada gangguan sistem. Tapi, kalau yang 30 persen awal saja belum cair padahal yang lain sudah, itu biasanya bukan lagi soal sistem, tapi ada masalah internal atau administrasi dengan mitra yang belum beres,” bebernya.
Ia menegaskan bahwa uang dari BGN sejatinya standby di rekening, namun terkunci oleh prosedur administratif yang ketat. “Keterlambatan sistem biasanya hanya 2-3 hari. Kami juga pernah telat, tapi dapur tetap jalan karena yakin sistem pasti membayar,” ungkapnya.
Macetnya operasional dapur ini menjadi bukti bahwa kesiapan SPPG di Lombok Timur belum merata. Ketidaksiapan administratif pengelola berujung pada dikorbankannya hak siswa penerima manfaat.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Lombok Timur, Agamawan, memilih bungkam. Upaya konfirmasi yang dilakukan media ini belum mendapatkan respons, membiarkan pertanyaan publik tentang evaluasi kinerja SPPG bermasalah ini menggantung tanpa jawaban. (*)
