Lombok Timur – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Komisi 3 Dapil 3 Amrul Jihadi dari Partai Demokrat, pada hari Kamis (10/3) menanggapi atas yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 Waes al Qarni.
Menurutnya, prioritas pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi harus dikawal untuk menjadi bagian yang terbesar dari Penggunaan Anggaran Daerah.
Ia menyampaikan rasa salut untuk teman-teman seperti Formabes dan Jangkarnas yang terus eksis mengawal pembangunan di Kabupaten Lombok Timur.
Ia sangat berharap nantinya ada diskusi sebagai kritik dan masukan untuk menilai proporsionalitas APBD Lotim untuk ketiga prioritas pembangunan Nasional yaitu bidang Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi.
Menurutnya, saat proses pembahasan APBD nantinya teman-teman aktivis, Kelompok Pemuda dan Masyarakat, LSM, pemerhati pembangunan dapat lebih aktif dalam pemantauan proses pembahasan APBD.
Karena semua penggunaan anggaran titik awalnya dari pembahasan APBD itu dan prosesnya dimulai biasanya nanti pada bulan Juni.
“Kalau prioritas APBD sejak awal kita ketahui insyaAllah kita semua tinggal mengawasi dan memantapkannya saja. Posisi Dewan sebenarnya mewakili Masyarakat. Jadi Dewan dan teman-teman aktivis pemerhati pembangunan sebenarnya sama, sangat membantu dan saling terkait,” terang Amrul.
Menurutnya, Ketua komisi 2 Waes Al Qarni dalam hal ini mungkin kurang tepat memilih kata-kata saja. Kalau berbicara Anggaran tahun 2022, Lotim ada kemungkinan Defisit Anggaran. Hal ini berdasar dari kemungkinan.
Hutang jatuh tempo Lotim berkisar sekitar 65 M. Dimana dalam alokasi anggaran itu tidak ada. Sehingga menjadi beban APBD 2022. Dan belum terbayar sampai hari ini.
Pinjaman Lotim pada PT. SMI dan Bank NTB bisa saja kurang atau sebagian tidak terealisasi, Sehingga menimbulkan potensi tambahan defisit anggaran. Karena memasuki triwulan ke 2, pinjaman di bank NTB informasinya masih dalam proses, yang seharusnya menurut rencana harus sudah terealisasi untuk pembangunan.
Defisit inilah menurut anggota komisi 3 Amrul Jihadi yang pernah menolak keras tidak menyetujui pemerintah Lotim mengajukan pinjaman ke BPD Syariah sebesar 90 M, pada bulan Agustus Tahun 2021 yang lalu.
Defisit ini mungkin yang dimaksudkan beban oleh Waes Al Qarni. Karena defisit ini akan mengakibatkan gagalnya sebagian dari rencana pembangunan yang ada di APBD Lotim.
Lebih lanjut Amrul Jihadi, mengatakan, mengenai Pokir yang sering ditafsirkan negatif. Sebenarnya Pokir merupakan salah satu sumber data masukan untuk bahan pembahasan anggaran. Di antara bahan-bahan data dari usulan Masyarakat melalui Musrenbang Desa, inventaris masalah masing-masing OPD dan temuan masalah di lapangan.
Kalau diteliti lebih lanjut, Kata Amrul, Pokir didominasi oleh pembangunan Jalan Desa, Rehab irigasi, Rabat, pembangunan sumur bor, Ruang kelas belajar, TPQ, bantuan ternak dan bantuan sosial untuk Masyarakat. Menurutnya masuk dalam prioritas pembangunan tadi, yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi.
‘Semuanya itu masuk dalam APBD dan merupakan satu kesatuan dalam Program Pembangunan, sehingga usulan, kritik dan pemantauan dalam penyusunan APBD sangat penting dan menjadi titik awal menjadikan APBD yang sehat untuk Lotim,” tegasnya. (Asbar)
