Lombok Timur – Ketidakpedulian Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, H.M. Juaini Taofik, terhadap surat hearing yang dilayangkan oleh Aliansi Pemuda Masyarakat Menggugat (APM2)berbuntut panjang. Pasalnya, surat hearing sudah masuk 1 bulan yang lalu di kantor namun tidak digubris oleh Pj Bupati Lombok Timur.
Demikian disampaikan oleh Perwakilan APM2 melalui keterangan tertulis yang disampaikan kepada media ini. APM2 heran dengan Pj Bupati yang tutup mata soal kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan yang ada di Lombok Timur. Hal ini tidak pernah diperhatikan dengan serius.
“Kami kecewa dengan kinerja Pj Bupati Lombok Timur. Ada itikad baik dari masyarakat untuk hearing dan mendatangkan solusi dari persoalan yang ada, tapi kok takut sekali ketemu dengan masyarakat. Alasannya kunjungan keluar daerah terus. Ini Kepala Daerah atau artis kondang sih,” ujar Zainuddin ATT, Ketua IKRAR Lombok Timur.
Zainuddin ATT menjelaskan bahwa kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di beberapa titik lokasi penambangan itu sudah lama menjadi keluhan masyarakat setempat. Hal ini lantaran para penambang membuang sisa tambang ke sungai. Padahal sudah ada kesepakatan dengan masyarakat untuk tidak membuangnya ke sungai. Ini yang mengakibatkan air bersih tercemar. Bukan hanya itu, lanjut Zainuddin, para petani juga tidak bisa mengairi sawah ladang mereka karena air yang sudah tercampur dengan pasir dan tanah.
Hal serupa disampaikan Zaeni Hasyari. Ia menyayangkan Pj Bupati lebih perhatian terhadap acara-acara seremonial dari pada permasalahan masyarakat di tingkat bawah.
“Kami ingatkan sekali lagi bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009. Tanggung jawab kita semua. Kami bersurat baik-baik untuk hearing, eh malah hilang entah kemana Pj Bupati Lombok Timur. Alasannya banyak lah. Kalau masalah konser ndak ada alpa sama sekali. Sungguh miris,” tegas eks Ketua HIMMAH NWDI Cabang Lombok Timur tersebut.
APM2 berjanji dan berkomitmen jika tidak digubris oleh Pemerintah Daerah, mereka akan gelar aksi besar-besaran untuk mengawal isu ini. (*)
