Lombok Timur — Pada malam yang seharusnya menjadi ruang demokrasi, halaman Mapolres Lombok Timur justru berubah menjadi ruang gelap kekuasaan. Aksi pra-demo “Rabu Keramat” yang memprotes dugaan penyimpangan mega-proyek Gedung Pelayanan BPKB senilai Rp 25,7 miliar dihadang aparat seperti musuh negara.
Konvoi massa yang mulanya damai dari Taman Rinjani berubah ricuh ketika puluhan aparat menghadang di depan Polres. Di antara kericuhan, seorang polisi bahkan diduga melontarkan ancaman personal kepada Zaini Hasyari, Ketua GPS Bersatu, sambil menarik kerah bajunya.
“Saya tahu kamu anak mana… saya akan cari kamu ke rumahmu,” ujar salah satu anggota Polisi seperti dituturkan Zaini.
Sementara itu, Zaini menanggapi ancaman tersebut sebagai bentuk otoritarianisme oleh aparat. “Ancaman itu terdengar seperti gema otoritarianisme yang sudah lama diperingatkan para akademisi: kekuasaan yang tak diawasi akan selalu menindas suara warga,” ujarnya.
Zaini menerangkan, sementara aparat sibuk menghadang demonstran, proyek 25,7 miliar itu berjalan di belakang layar tanpa transparansi. Pelaksana proyek memilih diam membatu seperti tembok beton yang retak. “Padahal warga sekitar mengeluh “gempa lokal” akibat pemadatan tanah hingga tengah malam,” ungkapnya.
Di wilayah yang rawan gempa seperti Lombok Timur, dugaan pemadatan asal-asalan tanpa pondasi yang benar bukan hanya kesalahan teknis—tetapi kejahatan publik yang dapat berujung bencana.
“Dan malam itu, pertanyaan terbesar menggantung di udara. Mengapa kepolisian begitu sigap menghadang rakyat, tetapi begitu sunyi terhadap dugaan penyimpangan 25,7 miliar?” tanya Zaini. (*)
