Lombok Timur – Puluhan warga Labuhan Haji yang tergabung dalam pedagang lapak, pedagang asongan dan pedagang keliling menggedor Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur (15/02). Pasalnya, mereka mengeluhkan tingginya harga tiket masuk di Taman Wisata Labuhan Haji.
Salah seorang perwakilan pedagang keliling Zulkifli (52) Dasan Baru, kepada awak media menyampaikan kekecewaannya terhadap tingginya harga tiket. Tiket yang ditarik 5000 rupiah sekali masuk, belum lagi untuk roda empat 10000 rupiah untuk sekali masuk.
“Kami pedagang keliling yang hanya menjual sosis dan gorengan, sebut saja minggu lalu 3 kali saya masuk lokasi taman pantai 3 kali pula kami membayar di hari yang sama dan orang yang sama. Jadi untung kami yang tidak seberapa hanya untuk membayar tiket masuk,” keluhnya.
Pada kesempatan itu ia berharap kepada Kadis Pariwisata untuk menertibkan pungutan oleh pihak ketiga selaku pengelola Taman Wisata Pantai Labuhan Haji tersebut.
Hal senada disampaikan, Yadi (45) pedagang Lapak asal Dasan Baru, mengeluhkan tingginya pungutan lapak sebesar 100 ribu per bulan. Bahkan ada rencana akan dinaikkan oleh pengelola menjadi 150 ribu rupiah per bulannya.
Tidak sampai di situ, beberapa waktu lalu dirinya didatangi oleh Ruli yang merupakan sodara kandung dari ketua pengelola menginformasikan adanya pemasangan kabel listrik untuk seluruh lapak dengan harga 30 juta dan biaya nya akan dibebankan pada seluruh pedagang lapak.
Kebijakan pihak ketiga dalam hal ini pengelola sangat merugikan para pedagang, terlebih lagi situasi yang sepi di musim penghujan.
“Kami faham mereka membayar pada Pemda, tapi jangan seperti ini, merugikan pedagang baik lapak, asongan maupun pedagang keliling. Logikanya, jika harga tiket mahal, dan pengunjung tidak masuk lalu siapa yang belanja pada kami, terlebih sikon masyarakat saat ini” pungkasnya.
Dihadapan awak media para pedagang tersebut berjanji jika tidak ada tindaklanjut dari aspirasinya mereka akan mengadukan hal ini pada Bupati Lombok Timur.
Terpisah, Yuniar (36) pengunjung asal Pancor juga mengeluhkan harga tiket masuk mobil dengan tarif 10.000 rupiah untuk sekali masuk. Menurutnya harga tiket masuk cukup mahal. Melihat situasi kondisi masyarakat pasca pandemi. Meskipun kita ketahui pihak pengelola memberikan setoran pada dinas terkait.
Destinasi wisata pantai Sepolong di Labuhan Haji tersebut, menurutnya baru merangkak, harusnya mengutamakan harga yang sesuai dengan dompet masyarakat bawah dan mengutamakan kenyamanan dan fasilitas pendukung seperti MCK dan jalan pintu masuk yang becek ketika hujan turun yang tentunya mengganggu kenyamanan pengunjung.
“Kami berharap pada Dinas terkait, untuk harga tiket masuk disesuaikan lah dengan kondisi kantong masyarakat. Untuk pariwisata ternama di Senggigi Lombok Barat yang telah mendunia saja untuk tiket masuk hanya 5000 rupiah untuk roda empat, bahkan tidak jarang kita berikan 2000 rupiah,” tuturnya.
Keluhan yang sama disampaikan, mas joni warga pancor saat berkunjung dua pekan lalu, salah seorang penjaga pintu masuk selaku pihak ketiga pengelola pantai wisata tersebut mengatakan memberikan setoran ke Pemda sebesar 200.000.000, rupiah.
“Ternyata setelah dikonfirmasi dinas terkait hanya 50 juta per tahun, hal ini tentu bisa menjadi bola liar jika tidak klarifikasi,” ujarnya.
Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Drs. Iswan Rakhmadi, MM, pantai sepolong Labuhan Haji merupakan kawasan eco green dan telah dikukuhkan menjadi destinasi literasi oleh Dirjen Perindagkop UKM.
Ia pun tidak menampik bahwa lokasi pantai wisata di Sepolong Labuhan Haji telah dipihak ketigakan pada pengelola dengan nilai 25 juta rupiah per enam bulan. Artinya untuk setahun mereka menyetor 50 juta rupiah.
Menurutnya, setoran pihak ketiga tersebut sebesar 25 juta rupiah per enam bulan, artinya setahun itu hanya 50 juta dan murni masuk ke kas daerah. Jadi tidak benar jika ada pengelola yang mengatakan 200 juta per tahun.
“Semua masukan dan aspirasi yang disampaikan sejumlah pedagang, baik pedagang lapak, pedagang asongan, maupun pedagang dan pengunjung akan kita tampung dan komunikasikan sembari mencari solusi terbaik dengan tidak mematikan pedagang lapak,” tandas Iswan Rakhmadi. (*)