Lombok Timur – Polemik pengelolaan pariwisata di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, belum menemui titik terang. Pasca pemutusan kontrak kerja sama dengan pengelola Sunrise Land Lombok dan pengambilalihan aset oleh Pemerintah Daerah (Pemda), kondisi kawasan wisata tersebut kini dinilai memprihatinkan dan simpang siur.
Ketidakjelasan visi pengelolaan pasca ambil alih ini memantik reaksi keras dari Persatuan Pemuda Labuhan Haji. Mereka menilai langkah yang diambil pemerintah belum menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat maupun keberlanjutan aset daerah.
Ketua Ikatan Pemuda Labuhan Haji, Azis Meinudin, menegaskan bahwa pariwisata merupakan pilar vital bagi ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Ia menyayangkan jika aset potensial tersebut justru terbengkalai akibat transisi pengelolaan yang tidak matang.
“Sektor pariwisata adalah pilar ekonomi, budaya, dan sinergi kunci untuk masyarakat. Jika hal demikian (pengambilalihan tanpa kejelasan) terus ada, sangat disayangkan aset daerah kita,” ujar Azis.
Kritik tajam juga dilayangkan Azis terhadap Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Timur. Ia menilai surat keputusan yang dikeluarkan dinas terkait terkesan tidak administratif dan diambil tanpa tolak ukur yang jelas. Kebijakan yang asal-asalan ini dikhawatirkan akan merusak ekosistem wisata yang sudah terbangun.
Lebih jauh, Azis menduga adanya indikasi praktik ‘bagi-bagi jatah’ kepada Tim Sukses (Timses) di balik kebijakan pengelolaan yang baru ini. Hal inilah yang menurutnya membuat keputusan-keputusan Dispar terasa tidak masuk akal secara profesional.
“Azis menduga bahwa kebijakan Dispar ada indikasi mementingkan Timses dalam pengelolaan ini. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan masih belum masuk akal,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Pemuda Labuhan Haji mendesak Bupati Lombok Timur untuk bersikap serius dalam membenahi sektor pariwisata. Mereka meminta Bupati memastikan kebijakan yang diambil Dinas Pariwisata benar-benar berorientasi pada pengembangan jangka panjang, bukan kepentingan politik sesaat.
“Kami berharap Bupati Lombok Timur serius melihat keberadaan pariwisata ini. Jika tidak mampu, silakan dievaluasi saja dinas terkait,” pungkas Azis.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar pengelolaan wisata di Labuhan Haji kembali berjalan profesional demi kesejahteraan masyarakat luas. (*)
