Lombok Timur – Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) VIII, direncanakan bulan Agustus tahun 2022.
Kepada media ini salah satu anggota PPNI Sapowan berharap Musda PPNI VIII ini berjalan dengan lancar dan dilakukan secara jujur, adil dan transparan. Sekaligus penuh dengan kekeluargaan serta mengutamakan nilai-nilai demokrasi.
“Saya berharap Musda ini bisa berjalan lancar dan penuh dengan kekeluargaan,” ujarnya, Rabu (27/07)
Sapowan menceritakan, pada awalnya hampir sekitar lima tokoh yang ada di dalam kepengurusan PPNI yang digadang-gadang akan maju mencalonkan diri sebagai ketua, akan tetapi menjelang musda ini yang terlihat serius tiga orang.
“Saya melihat serius melakukan pendekatan sekaligus mencari simpati saat ini ke semua anggota DPK hanya tiga orang di antaranya HL. Aries Pahrozi, H. Syahid Romdlan dan Mawardi Halil,” tuturnya.
Ia menjelaskan dalam Musda PPNI Lotim mendatang akan diikuti oleh Dewan Pengurus Komisariat (DPK) PPNI sebanyak 42 DPK yang ada di wilayah Kabupaten Lotim dan masing-masing DPK memiliki tiga hak suara dalam Musda.
Dalam Musda PPNI ada mekanisme yang akan diikuti sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Dua cara yang akan dilalui dalam pemilihan atau kompetisi yaitu Aklamasi dan Voting.
“Aklamasi apabila jumlah dukungan didapat oleh salah satu bakal calon 50+1 % dari seluruh komisariat. Sedangkan untuk dilakukan Voting apabila syarat aklamasi tidak tercapai maka pemilihan dilakukan melalui voting yang diwakili 3 orang dari masing-masing DPK yg mendapat mandat dari DPK masing – masing,” jelasnya.
Tambahnya, lokasi kegiatan di Musda VIII DPD PPNI Lotim di BLK. “Di Balai Latihan Kerja (BLK) Lotim Lenek, pada tanggal 13 Agustus 2022,” tandasnya. Meskipun sebelumnya setelah mengalami beberapa kali penundaan yang disebabkan oleh kendala teknis. (HH)
Pemilihan memamng harus jujur dan adil, dan seharusnya bukan sampai disana jujur adilnya harus transparan setelah menjadu pemimpin itu harus…
Mengenai STR tolong rundingkan dengan cermat masalah SKP, biaya pembuatan STR sesuaikan dengan pendaptan kami yang tidak sesuai standar UMR…
Tanamkan rasa kebersamaan berat sama dipikul ringan sama dijinjing, yang selama ini kami rasakan itu berbeda ketika kami dibawa kesulitan PPNI malah tambah menyulitkan dan tidak memberikan solusi bedaw dan profesi2 dengan persatuan nya….