Lombok Timur – Bertempat di aula kantor Desa Sikur Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Rabu Pagi (10/8) diadakan diskusi untuk membentuk Kelompok Konstituen (KK) program pembangunan yang Inklusi.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Wilayah, Kader Posyandu, tokoh Masyarakat, tokoh agama, Perwakilan masyarakat difabel, pemuda dan perempuan.
Kegiatan pembentukan KK ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Lombok Research Center (LRC) dalam Program Pembangunan yang Inklusi. Program INKLUSI adalah program kemitraan Australia-Indonesia yang mendukung prioritas kebijakan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.
Baiq Titis Yulianty, Manager program Inklusi LRC-BaKTI mengungkapkan bahwa program ini merupakan program jangka panjang. Sehingga setiap tahapan harus disusun bersama sesuai dengan kondisi dan potensi lokal Desa.
“Kita berharap kegiatan yang dihasilkan tepat sasaran agar menjadi efektif,” ungkapnya.
Dijelaskan Baiq Titis Yulianty, Program ini diselaraskan dengan pilar pertama dalam Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Australia dan Rencana Aksi terkait yang berkomitmen pada kerja sama untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Selain itu, sebagai ruang mempromosikan kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan inklusif-disabilitas; Pilar Stabilitas dalam Rencana Pembangunan Tanggap COVID-19 Australia-Indonesia; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN IV 2020-2024) Pemerintah Indonesia.
Program INKLUSI mendukung agenda RPJMN untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia dan secara spesifik mendukung kebijakan kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta arah kebijakan Inklusi Sosial yang tertuang dalam RPJMN.
Program INKLUSI juga mendukung komitmen Pemerintah Indonesia pada tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan seruan Tidak ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan dan pada saat yang sama menangani dampak pandemi COVID-19, termasuk dampak sosial ekonomi yang tidak proporsional terhadap perempuan dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan serta potensi ancaman terhadap ruang masyarakat sipil.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Sikur Selatan M. Habibuddin Hasbullah menegaskan bahwa saat ini Pemerintah Desa Sikur Selatan bersama-sama untuk mendorong Sikur menjadi Desa yang Zero Stunting.
Saat ini pemerintah desa selain fokus dalam penanganan Covid-19 juga mendorong agar masyarakat secara ekonomi juga berdaya. Secara infrastruktur, sanitasi berbasis masyarakat juga harus bisa teratasi dalam tahun ini. Keseimbangan ekonomi dan sanitasi menjadi syarat mutlak dalam mengatasi penurunan stunting di Desa.
“Keseimbangan ekonomi masyarakat dan sanitasi yang layak menjadi syarat mutlak dalam penurunan stunting di Desa,” M. Habibuddin.
Sementara itu, Ketua BPD Desa Sikur Selatan Tawakkal mengatakan bahwa saat ini secara pemikiran stakeholder di desa sudah menyadari pentingnya pembangunan yang inklusi dalam semua sektor kehidupan.
Namun, dikatakan Tawakkal secara pelaksanaan belum ke arah sana. Sebagai contoh bahwa untuk sekolah saja di kecamatan Sikur belum ada sekolah yang untuk anak-anak berkebutuhan khusus. “Sampai saat ini, di kecamatan Sikur belum ada sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus,” ungkapnya.
Ia berharap dengan adanya program INKLUSI dari LRC ini membuat stakeholder di desa memulai dari hal yang kecil namun tuntas.
“Semoga dengan adanya program INKLUSI dari LRC ini membuat kita memulai dari hal yang kecil namun tuntas,” tandasnya. (HH)
Respon (1)